Tuesday, March 3, 2009

Perjuangan Protap harus dilanjutkan

Perjuangan Protap harus dilanjutkan
Tuesday, 03 March 2009 14:15 WIB
ABDULLAH LATHIF MANJORANG
WASPADA ONLINE

KABANJAHE - Demo Protap di gedung DPRDSU sebulan lalu jangan sampai menghentikan perjuangan pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap). Usaha yang sudah dilakukan sejak tahun 2002 ini harus kembali dilanjutkan.

Pernyataan itu dilontarkan Anggiat Simbolon, ketua DPD Himpunan Putra-Putri Asal Samosir (HIPAS) Kabupaten Karo kepada Waspada Online, tadi pagi.

"Perjuangan Protap harus dilanjutkan. Insiden DPRDSU memang tidak diharapkan oleh semua pihak. Dan saya yakin panitia juga tidak menginginkan hal itu terjadi," kata Anggiat. Namun, pembentukan Protap adalah usaha untuk memberikan kemakmuran bagi masyarakat Tapanuli yang selama ini terkesan dianaktirikan, menurutnya.

"Mengapa didaerah lain seperti Kepri hanya membutuhkan waktu 2 tahun saja. Berbanding terbalik dengan Protap yang sudah 7 tahun diupayakan, namun tak juga terealisasi. Padahal, dari media yang saya baca, Protap sudah sesuai dengan mekanisme," ungkapnya.

Anggiat juga membantah pembentukan Protap hanya dimanfaatkan segelintir orang hanya untuk kepentingan kelompok dan pribadi. "Ini murni keinginan masyarakat banyak, khususnya warga Tapanuli," katanya dengan tegas.

Semua putra-putri asal Samosir, Anggiat melanjutkan pendapatnya, pasti akan mendukung Protap. Pasalnya, Protap bisa mengejar ketertinggalan pembangunan di Tapanuli yang sangat jauh dibandingkan dengan kabupaten lain. "Sehingga bila ingin maju, harus merantau ke daerah lain, seperti saya ini," ungkap pengusaha sukses di Karo asal Pangururan, Taput ini.

Misalnya saja, katanya, bila Protap terbentuk, tentu akan mempermudah pembangunan didaerah ini karena ruang lingkup yang ditata akan semakin kecil dan mudah dijangkau. "Apabila Protap terwujud, jalan didaerah ini akan mulus dan infrastruktur akan semakin baik," katanya.

Untuk itu, Anggiat mengharapkan agar panitia pembentukan Protap tetap bersabar dan perjuangan Protap adalah mulia sehingga harus ditindak lanjuti demi kesejahteraan orang banyak, khususnya warga Tapanuli.

"Satu hal lagi, perjuangan Protap tidak ada kaitannya dengan unsur SARA. Ini murni demi kepentingan dan kemakmuran masyarakat Tapanuli. Kalau Protap terwujud, akan mengangkat harkat dan martabat warga Tapanuli," kepada Waspada Online Anggiat menjelaskan dengan penuh harapan Protap dapat tercapai.





Komentar (4)
1. 03-03-2009 15:27
PROTAP
Seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, jangan dilama-lamain masalah ini. Saya pun sebagai warga Samosir sudah sangat setujuh untuk pembentukan PROTAP ini.
Mari pikirkan kepentingan orang banyak, agar kita sama-sama maju

Horas

Balikpapan


Berlin Simbolon
Setuju Lae Simbolon
Benar kata Lae Simbolon, kita harus mendukung PROTAP kalau bangsa Batak mau maju.Protap idaman orang Batak.Mari kita doakan bersama.

Raja Pier HaseaA

pemekaran lebih memiskinkan tidak memakm
Amang pemekaran ditengah masyarakat kita yang tengah sakit dan gila kekuasaan hanya menguntungkan mereka yang berduit dan berkuasa saja. Coba Amang cek audit BPK terhadap daerah pemekaran di Sumut, penyalahgunaan APBDnya oleh eksekutif dan legislatif, ngeriiiiiiiiiiiXXX AMANGOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

yance



Tidak ada SARA
Benar bung protap tidak mengandung unsur SARA, tapi terasa ada unsur SARAnya..
Sama seperti (maaf) kentut.. tak terlihat tapi tercium tak sedap

burhanudin sagala

Source: waspada.co.id

Thursday, February 26, 2009

Delhi trashes Jakarta charges of being uninformed about missile testnews

Delhi trashes Jakarta charges of being uninformed about missile testnews
14 April 2007





New Delhi: India on Friday responded strongly to Indonesian charges that there was no advance warning of the impending Agni III missile test carried out on Thursday over the Bay of Bengal. A Garuda Indonesia Boeing 747, carrying 413 pilgrims to Jeddah, Saudi Arabia, was apparently forced to take evasive action as pilots saw India's intermediate range ballistic missile streak across the sky.

Indian ministry of external affairs spokesman, Navtej Sarna, refused to take cognizance of the complaint, saying, "A notice was sent a week before the test by the Indian civil aviation authorities to ATC, Jakarta, and other ATCs in the region informing them about the launch window dates, danger time, zone and height. The ATCs were requested to take action to issue the NOTAM (Notice to Aviators and Mariners)."

On the other side of the Bay of Bengal, Indonesian foreign ministry spokesman, Kristiarto Legowo, however, struck a shrill note saying, "We will summon India's diplomat here soon to seek an official clarification. We have to make sure this does not happen in the future."

According to Garuda Indonesia director, Ari Sapari, pilots of the Boeing 747 saw a fast moving streak across the sky, which compelled them to turn around and head back to Jakarta. The flight took off four hours later for its destination. Sapari claimed that there had been no advance warning about the test launch.

Even as Indonesia's transport minister Hatta Rajasa jumped into the fray saying that the country's foreign ministry would lodge a formal protest over the incident, Indian spokesman Sarna shrugged off the furore saying that India had yet to hear from the Indonesian foreign ministry. He said, "I have only seen news reports."

Sarna underlined that India's missile testing programme has always followed the requisite safety precautions and the same was done in the case of Thursday's Agni-III test.

Apparently, an Air India Express flight from Singapore, bound for Chennai via Tiruchirappalli, returned to Singapore following advice from Indian defence officials that the missile test was on.

Source: http://www.domainb.com/aero/20070414_missile.htm

Saturday, February 7, 2009

Pemekaran Daerah Ditunda

Presiden Minta Pemekaran Daerah Ditunda

Jakarta, 6 Pebruari 2009 13:38
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa kebijakan pemekaran wilayah daerah untuk sementara akan dihentikan untuk dievaluasi.

"Karena itu saya sudah sampaikan kepada pimpinan DPR dan DPD, mari kita lakukan moratorium dulu," kata Yudhoyono, usai rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Jumat (6/2).

Menurut dia, semua jajaran pemerinta, DPRD, DPR, DPD, wartawan, dan elite melihat permasalahan pemekeran secara matang dalam masa evaluasi ini. "Jangan ditambah lagi dengan pemikiran-pemikiran, yang terus terang, bukan solusi tapi masalah," katanya.

Presiden mengatakan, pemekaran wilayah yang sudah dilakukan sebagian berhasil, sebagian lagi gagal karena dilakukan hanya untuk memenuhi kepentingan elite politik tertentu.

"Sebagian pemekaran berhasil dengan baik, sebagian pemekaran saya nilai sendiri tidak berhasil dengan baik apalagi kalau pemekaran itu hanya bertujuan untuk memenuhi kepentingan elite-elite tertentu, elite-elite lokal. Entah motivasi politik, entah motivasi ekonomi dan sebagainya dan bukan untuk meningkatkan pembangunan agar dengan pemekaran daerah menjadi maju, rakyat bertambah sejahtera. Banyak yang bukan itu," katanya.

Menurutnya, sikap pemerintah mengenai pemekaran ini sudah jelas, yaitu harus sungguh memenuhi syarat-syarat mendasar untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di daerah yang dimekarkan.

Persoalan pemekaran daerah kembali mencuat setelah unjuk rasa massa pendukung pemekaran wilayah Provinsi Tapanuli, Selasa (3/2), mengakibatkan tewasnya Ketua DPRD Sumut Abdul Azis Angkat. [TMA, Ant]

Source: gatra.com

Saturday, January 24, 2009

youtube Gaza ada di: ikhwantube.com








Video Kekerasan di Gaza: www.ikhwantube.com


Photo 2 Kekerasan Israel di Gaza: http://www.islamway.com/gaza/gallery/